Susi Pudjiastuti Rekomendasikan Morotai, Saumlaki dan Moa Sebagai SPKT Potensial

Posted: 02 Jun 2018 09:41 PM PDT

TOKYO, LELEMUKU.COM - Tiga Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kepulauan Maluku yakni SPKT Morotai, SPKT Saumlaki dan SPKT Moa jadi referensi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengajak pengusaha Jepang berinvestasi di Indonesia.

Ia mengatakan SKPT Morotai di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara memiliki komoditas unggulan Tuna, Cakalang, Tongkol. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan di Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku yang juga memiliki produk perikanan unggulan yang sama.

Potensi perikanan yang melimpah juga ada di Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dengan potensi ikan jenis Pelagis Besar, Pelagis Kecil, Demersal, Tuna, Cakalang, dan Tongkol.

"Secara spesifik, perkembangan sektor ini juga bisa dilihat dari mudahnya nelayan kini menangkap ikan tuna. Sehingga nelayan tidak lagi perlu jauh-jauh ke tengah laut untuk mendapatkan ikan tuna, bisa didapat dalam rentang 5-8 mil dari tepi pantai," ujar Susi pada Kamis (31/5).

Selain 3 SPKT di Kepulauan Maluku SKPT, Susi yang didampingi Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Sekjen KKP Nilanto Perbowo, dan Utusan Khusus Presiden untuk Jepang Rachmat Gobel ini mengungkapkan tiga SPKT lainnya yang ditawarkan yakni SKPT Sabang, SKPT Natuna dan SKPT Biak Numfor.

6 SPKT ini ditawarkan ke Japanese External Trade Organization (Jetro) yang dipimpin Hiroyuki Ishige dengan tujuan menungkatkan kerja sama yang dijajaki antara kedua negara, dengan beberapa penawaran yakni fasilitas cold storage, industri pengolahan, hingga pembangunan pelabuhan.

"Lokasi akan dikelola koperasi dan didampingi BUMN perikanan, Perindo dan Perinu. Hal ini didukung situasi sektor perikanan di Indonesia yang terus berkembang," kata dia.

Menurut Susi, perkembangan sektor perikanan saat ini bisa dilihat dari kenaikan stok ikan lestari, biomass yang tumbuh tinggi hingga 3,6 kali, serta surplus perdagangan komoditi perikanan per kuartal I 2018 dengan nilai 1 miliar dollar AS. (Kompas)

10 Persen Hak Partisipasi Blok Masela Milik Provinsi Maluku

Posted: 02 Jun 2018 08:42 PM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Maluku Zeth Sahuburua menegaskan, pemerintah pusat sudah memutuskan hak partisipasi atau participating interest (PI) 10 persen pengelolaan gas alam Migas Blok Masela di Kabupaten Maluku Tenggara Barat hanya dimilik Provinsi Maluku.

"Kami tidak mau berdebat soal PI 10 persen Blok Masela karena itu sudah merupakan hak Maluku yang diputuskan Menteri ESDM saat dijabat, Sudirman Said pada 10 Agustus 2016," katanya, di Ambon, Senin (28/5).

Ia menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat peresmian patung pahlawan nasional Johanis Leimena, di Ambon pada 9 Juni 2012 mengatakan Migas di Blok Masela bila dieksploitasi pada 2017 dengan nilai Rp400 triliun, maka Maluku akan kebagian PI 10 persen sehingga Rp40 triliun itu hendaknya dikelola dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara, Pemprov bersama DPRD Maluku telah menetapkan Perda No.3 tahun 2009 mengenai pengolahan Migas Blok Masela dengan kontribusinya kepada Pemprov Maluku serta sembilan kabupaten dan dua kota.

"Jadi tidak ada alasan bagi Pemprov NTT maupun siapa pun yang 'ngotot' untuk kebagian PI 10 persen pengelolaan Migas Blok Masela karena merupakan hak Pemprov maupun masyarakat Maluku," ujar Zeth.

Dia mengemukakan, sekiranya Gubernur NTT beralasan soal letak lokasi Blok Migas Masela, maka sebenarnya lebih dekat dengan negara tetangga Timor Leste.

"Pemerintah, DPRD dan masyarakat Maluku memperjuangkan PI 10 persen pengelolaan Blok Migas Masela sejak Darwin Zahedy Saleh masih menjabat sebagai Menteri ESDM pada 2010 sehingga sudah diputuskan pemerintah, makanya jangan diganggu siapa pun," tandas Zeth.

Migas Blok Masela digarap oleh perusahaan minyak Royal-Shell Belanda dan Inpex yang berbasis di Jepang dengan nilai investasi sekitar 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp200 triliun.

Investasi di Blok Masela bisa naik sampai 20 miliar dolar AS, karena perusahaan minyak tersebut berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksi gas alam cair di fasilitas abadi terkait untuk 6.000.000 metrik ton/tahun.

Kandungan gas di Blok Masela itu sekitar 10 triliun kubik feet. Kementerian ESDM telah meminta Inpex untuk melibatkan masyarakat Maluku dalam proses pembangunan Blok Masela. Jadi pemberdayaan masyarakat itu penting.

Sebelumnya, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya berupaya mendapatkan hak partisipasi pengelolaan Migas Blok Masela sebesar lima persen karena dapat mempercepat pembangunan di NTT.

Ia mengatakan, provinsi NTT harus mendapat bagian dari Blok Masela. Sebab NTT menjadi salah satu wilayah yang terdampak langsung dari pengembangan Blok Masela, yang letaknya di perairan dekat kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku dan Kabupaten Alor, NTT.

"Saya sudah berjuang hingga ke pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Saya optimis akan diputuskan, Maluku dan NTT mendapat PI sebesar 10% dan dibagi sama masing-masing lima persen," ujar Frans. (Industri)

Berita Terbaru

Susi Pudjiastuti Rekomendasikan Morotai, Saumlaki dan Moa Sebagai SPKT Potensial

Susi Pudjiastuti Rekomendasikan Morotai, Saumlaki dan Moa Sebagai SPKT Potensial

RELATED POSTS